HARIANEXPRESS – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menyoroti berbagai tantangan besar yang masih dihadapi oleh sektor pendidikan nasional. Esti menyebut persoalan tersebut meliputi kesiapan menghadapi era kecerdasan artifisial (AI), krisis tenaga pendidik, kondisi infrastruktur sekolah yang rusak, hingga pengelolaan anggaran pendidikan yang memerlukan penyesuaian agar lebih tepat sasaran.
Menurut Esti, Indonesia sangat memerlukan reformasi pendidikan secara menyeluruh. Tujuannya adalah agar sistem pendidikan mampu menjawab perubahan global serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa mendatang.
“Tantangan-tantangan kekinian seperti digitalisasi pendidikan, teknologi seperti AI dan lain-lain,” terang Esti.
Esti menambahkan bahwa Indonesia sedang berada di tengah transformasi digital yang masif, termasuk perkembangan AI, ekonomi hijau, dan perubahan struktur ketenagakerjaan. Kompetisi global pun semakin meningkat di berbagai sektor.
Urgensi Pembentukan SDM Unggul
Dalam kondisi tersebut, Esti menekankan bahwa pendidikan bagi anak-anak tidak lagi cukup hanya menghasilkan lulusan yang sekadar menyelesaikan pendidikan formal. Lulusan harus dibentuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, dan kemampuan berkolaborasi.
Selain itu, penting juga membentuk karakter yang kuat serta kesiapan untuk terus belajar sepanjang hayat. Esti menilai bahwa reformasi pendidikan harus bergeser dari orientasi administratif menjadi fokus utama pada pembangunan kualitas SDM sebagai strategi nasional.
“Tentunya membangun kualitas SDM unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak. Karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” tutup Esti.
Persoalan Klasik yang Belum Teratasi
Selain tantangan teknologi modern seperti AI, Esti juga menyoroti masalah klasik yang belum terselesaikan hingga kini. Hal ini termasuk kondisi gedung sekolah yang rusak serta ketimpangan akses pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika Negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak,” jelasnya.
Esti juga menyinggung tentang banyak anak yang harus mempertaruhkan nyawa untuk sampai ke sekolah karena ketiadaan jembatan atau akses jalan yang layak. Oleh karena itu, pemerintah diminta memberikan perhatian lebih pada wilayah 3T.
Wakil Ketua Komisi X itu juga mendesak agar pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Ia juga meminta pemerintah untuk segera mewujudkan program SD-SMP gratis baik negeri maupun swasta, yang merupakan amanat putusan MK sebelumnya.
Krisis Guru dan Pengelolaan Anggaran
Masalah kekurangan tenaga pendidik juga menjadi fokus sorotan Esti. Ia menyebutkan bahwa krisis ini masih terjadi di berbagai daerah.
Sebagai contoh, hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan bahwa provinsi tersebut masih kekurangan sekitar 1.600 guru.
“Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain, terutama di daerah 3T. Karena itu, Pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan,” sebut Esti.
Di samping itu, Esti juga membahas pengelolaan anggaran pendidikan. Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengamanatkan pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan paling lambat APBN 2028.
Esti berpendapat bahwa kebijakan ini sebaiknya dipercepat, idealnya mulai tahun anggaran 2027. Tujuannya agar ruang fiskal pendidikan dapat dimaksimalkan untuk perbaikan kualitas pembelajaran, sarana prasarana, serta kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik secara merata dan bermutu.
